topmetro.news – Sejumlah warga menamakan diri Aliansi Masyarakat Samosir, melakukan aksi demo ke Kantor DPRD Samosir, Senin (3/10/2022). Mereka menuntut pihak Sekretariat DPRD agar tidak membayarkan hak (gaji) delapan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dan seorang dari Partai Golkar.
Demikian dikatakan Manginar Sitanggang yang akrab juga disebut Amco saat menyampaikan orasinya.
Ada pun delapan anggota DPRD Samosir dari PDIP yang mereka maksudkan itu adalah Pardon ME Lumbanraja, Sorta Ertati Siahaan, Pilipus Pandiangan, Juliaman Hutabalian, Maringan Naibaho, Siska Ambarita, Dorcan Lumbanraja, dan Wisnu Sidabutar. Sementara seorang dari Partai Golkar adalah Polten Simbolon.
“Mereka yang sembilan orang inilah yang membuat tidak jadinya R-APBD Samosir ditetapkan. Mereka yang sembilan orang ini tidak hadir saat paripurna,” teriak Amco.
Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon bersama beberapa anggota DPRD kemudian menampung aspirasi para pendemo tersebut.
Koordinator aksi Amco Sitanggang menyampaikan bahwa pihaknya mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Samosir minta Badan Kehormatan DPRD Samosir untuk memberikan sanksi. Antara lain dengan tidak membayarkan gaji anggota DPRD yang tidak hadir saat paripurna.
“DPRD digaji dari uang rakyat. DPRD wajib menghadiri paripurna,” kata Amco.
Spanduk Kontroversi
Tampak para pendemo itu juga membawa dan membentangkan spanduk. Di mana pada spanduk ada tulisan ‘Aliansi Masyarakat Samosir. DPRD itu sebagai representatif 440 ribu masyarakat Kabupaten Samosir. Paripurna itu merupakan forum tertinggi melaksanakan wewenang tugas DPRD. Jangan pilih DPRD yang tidak Pro Rakyat’.
Namun, mengenai jumlah penduduk Kabupaten Samosir sebagaimana tertulis di spanduk sebanyak 440 ribu tidak jelas dari mana sumbernya.
Di mana data yang wartawan peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Samosir, jumlah penduduk Kabupaten Samosir saat ini (tahun 2022) adalah sebanyak 137.696. Jelasnya, seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam jiwa.
reporter | TIM
